Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan

Peraturan ini mengatur pembagian dan tata cara kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan—meliputi AMDAL dan Formulir UKL-UPL—antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota berdasarkan tingkat risiko dan skala usaha kegiatan. Tujuannya adalah untuk memperjelas batasan kewenangan instansi yang berwenang, menyederhanakan proses perizinan, serta memastikan efektivitas pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di setiap wilayah.