Krisis Udara Jakarta: Ketika Putusan Pengadilan Tak Mengubah Langit

Setiap kemarau, langit Jakarta mengulang cerita yang sama. Pada Minggu pagi, 16 Agustus 2026, pukul 06.01 WIB, platform pemantau kualitas udara IQAir menempatkan Jakarta pada posisi kota terburuk kedua di dunia, dengan Indeks Kualitas Udara (Air Quality Index/AQI) 167 dan konsentrasi PM2,5 sebesar 79 mikrogram per meter kubik. Enam hari kemudian, pada 22 Agustus 2026, angkanya belum banyak bergeser: AQI 158 dan PM2,5 68 mikrogram per meter kubik. PM2,5 adalah partikel halus berdiameter di bawah 2,5 mikrometer — cukup kecil untuk menembus paru-paru sampai ke gelembung udara terdalam dan masuk ke aliran darah. Sepanjang Agustus 2026, Jakarta berulang kali bertengger di lima besar kota paling berpolusi di dunia versi IQAir.

Gambar 1. Bukan kejutan cuaca, melainkan kelalaian menahun, buruknya udara ibu kota berulang secara terukur

Yang membuat peristiwa ini layak diperiksa lebih dalam bukanlah satu pagi yang kelabu, melainkan keteraturannya. Buruknya udara Jakarta bukan kejutan cuaca; ia berulang, terukur, dan sudah diputus pengadilan sebagai kelalaian negara. Pertanyaannya bukan lagi apakah udara ibu kota berbahaya, melainkan mengapa persoalan yang begitu terdokumentasi tak kunjung membaik.

Seberapa jauh dari ambang aman

Untuk membaca angka-angka itu, dibutuhkan pembanding. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) pada 2021 menetapkan pedoman konsentrasi PM2,5 rata-rata tahunan sebesar 5 mikrogram per meter kubik dan rata-rata harian 15 mikrogram per meter kubik. Indonesia, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, memasang baku mutu yang jauh lebih longgar: 15 mikrogram per meter kubik untuk rata-rata tahunan dan 55 mikrogram per meter kubik untuk rata-rata harian. Dengan dua acuan itu, angka Jakarta menjadi lebih terang maknanya. Konsentrasi 68 hingga 79 mikrogram per meter kubik pada pagi-pagi Agustus 2026 melampaui pedoman harian WHO sekitar empat sampai lima kali lipat, dan bila diukur terhadap pedoman tahunan WHO yang sebesar 5 mikrogram per meter kubik, jaraknya membentang belasan kali lipat. Angka itu juga tetap di atas baku mutu harian nasional yang sudah longgar. Bahkan pada hari-hari yang oleh pemerintah disebut “sedang”, paparan tahunan warga Jakarta umumnya berada beberapa kali lipat di atas pedoman WHO. Jarak antara apa yang dihirup warga dan apa yang dinilai aman itulah inti persoalannya.

Gambar 2. Seberapa jauh dari ambang aman, paparan warga menembus empat hingga lima kali lipat batas harian WHO

Dari knalpot sampai cerobong di seberang provinsi

Dari mana partikel itu datang? Sebuah studi penjejakan sumber (source apportionment) yang dipimpin Prof. Puji Lestari dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan didukung Yayasan Visi Indonesia Raya Zero Net Emissions, sebagaimana dilaporkan pada Agustus 2026, memberi rincian terbaru untuk PM2,5 di Jakarta. Tiga penyumbang teratas adalah kendaraan bermesin diesel (32,4 persen), kendaraan berbahan bakar bensin (26,9 persen), dan partikel sulfat sekunder (20,3 persen). Ketiganya digabung menyumbang 79,6 persen partikel halus di ibu kota. Sisanya berasal dari industri, pembakaran sampah, dan aktivitas konstruksi.

Gambar 3. Anatomi partikel udara ibu kota hampir delapan puluh persen partikel halus dikuasai oleh bahan bakar fosil

Temuan itu memperkuat pola yang lebih dulu dipetakan. Studi penjejakan sumber oleh Vital Strategies pada rentang 2018–2019 menemukan bahwa asap knalpot kendaraan menyumbang 32 hingga 57 persen PM2,5 di berbagai titik kota, dengan angka tertinggi pada musim kemarau di pusat kota. Pada musim kemarau Juli–September 2019, studi yang sama mencatat pembakaran batu bara menyumbang sekitar 14 persen di Lubang Buaya, sementara partikel tanah mendominasi di wilayah timur. Yang menarik, partikel sulfat sekunder — yang menonjol dalam studi ITB — sebagian besar terbentuk di udara dari gas buang pembangkit listrik dan industri, dan justru mewakili kontribusi lintas batas jarak jauh. Di sinilah letak salah satu simpul yang paling sering diabaikan: udara Jakarta bukan milik Jakarta saja. Angin membawa partikel dari kawasan penyangga dan dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan batu bara di sekitarnya, terutama kompleks Suralaya di Banten. Data yang dikutip Mongabay pada Agustus 2026 menyebut kawasan penyangga menyumbang 38,51 persen emisi PM2,5 — bahkan seandainya emisi dari dalam Jakarta diandaikan nol. Artinya, sebersih apa pun Jakarta membenahi kendaraannya sendiri, ia tetap akan menghirup buangan dari luar batas administratifnya bila wilayah sekitarnya tidak ikut dibenahi.

Gambar 4. Ilusi batas kota udara jakarta bukan milik Jakarta saja meskipun emisi lokal Jakarta ditekan hingga nol persen

Beban yang ditanggung tubuh dan anggaran

Biaya dari udara kotor itu ditanggung dua-duanya: kesehatan warga dan keuangan negara. Kementerian Kesehatan mencatat 15,6 juta kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara nasional pada Januari–Agustus 2026. Untuk wilayah Jabodetabek, data 2020–2022 mencatat 73.694 kasus pneumonia pada anak dan 15.825 kasus asma pada anak. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pernah menyebut 57,8 persen warga Jakarta terdampak penyakit kardiovaskuler dan infeksi pernapasan. Angka korban jiwa perlu dibaca dengan hati-hati, karena sebagian besar berasal dari pemodelan, bukan penghitungan jenazah. Alat pelacak yang dikembangkan Greenpeace Asia Tenggara bersama IQAir AirVisual memperkirakan sekitar 6.100 kematian dini di Jakarta pada 1 Januari–9 Juli 2020 berkaitan dengan paparan polusi udara. Studi-studi yang lebih tua — misalnya kajian Resosudarmo dan Napitupulu pada 2004 — memperkirakan sekitar 3.000 kematian dan puluhan juta gejala pernapasan. Angka-angka itu adalah hasil pemodelan risiko atas data paparan dan populasi, dan sebaiknya dibaca sebagai perkiraan beban, bukan hitungan pasti. Ongkos ekonominya pun besar. Greenpeace memperkirakan kerugian ekonomi akibat polusi udara di Jakarta mencapai Rp21,5 triliun pada 2020 — setara 1,7 kali defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat itu, dan sekitar 26 persen anggaran tahunan kota. Menariknya, ketika mobilitas ditekan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 2020, konsentrasi nitrogen dioksida (NO2) sempat turun sekitar 33 persen, tetapi PM2,5 tetap tinggi — sebuah petunjuk bahwa sebagian beban partikel halus datang dari sumber yang tidak berhenti saat lalu lintas melambat, seperti pembangkit listrik dan industri.

Gambar 5. Beban ganda tubuh dan anggaran, estimasi kematian dini dan estimasi kerugian ekonomi

Kemenangan hukum yang belum jadi udara bersih

Persoalan ini sudah pernah sampai ke ruang sidang, dan warga menang. Pada 4 Juli 2019, 32 warga negara yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota mengajukan gugatan warga negara (citizen lawsuit) atas buruknya udara Jakarta. Pada 16 September 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melalui perkara Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst, menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan lalai memenuhi hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Para tergugat bukan pejabat kecil. Mereka mencakup Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Gubernur DKI Jakarta; pada tingkat banding, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat turut disebut. Amar putusan memerintahkan, antara lain, pengetatan baku mutu udara ambien, penambahan alat pemantau kualitas udara, dan pengintegrasian data kualitas udara dengan data kesehatan masyarakat. Alih-alih menjalankan putusan, sebagian tergugat menempuh upaya hukum. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan pada 17 Oktober 2022. Pemerintah lalu mengajukan kasasi pada awal 2023, dan Mahkamah Agung menolaknya pada 13 November 2023 melalui perkara Nomor 2560 K/PDT/2023. Dengan penolakan itu, putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, sebagaimana ditegaskan berulang kali oleh koalisi penggugat, kualitas udara yang memburuk pada 2025 dan 2026 menunjukkan bahwa kemenangan di atas kertas belum berubah menjadi udara yang lebih layak dihirup.

Gambar 6. Kemenangan di atas kertas versus realita langit perintah pengetatan baku mutu dan integrasi data diabaikan

Respons yang belum sepadan dengan akar masalah

Bukan berarti tidak ada langkah sama sekali. Kementerian Lingkungan Hidup menggencarkan uji emisi rutin kendaraan dengan acuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang baku mutu emisi kendaraan bermotor; kendaraan yang lolos memperoleh stiker ramah lingkungan, sedangkan yang gagal wajib memperbaiki sistem emisinya. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Rasio Ridho Sani, menyatakan terus terang, “Langit Jakarta tidak sedang baik-baik saja.” Pemerintah Provinsi Jakarta juga mengembangkan kawasan rendah emisi (low emission zone), memperluas uji emisi, dan mendorong transportasi publik. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa pengendalian polusi tidak cukup diselesaikan dengan sekadar merevisi peraturan daerah. Namun, sebagian pengamat menilai langkah-langkah itu belum menyentuh akar. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut pencemaran udara sebagai “kegagalan struktural dalam pengelolaan lingkungan”, dengan dua penyebab utama: ketergantungan pada energi fosil dan lemahnya pengendalian sumber pencemar. Pengkampanye Urban Berkeadilan Walhi Eksekutif Nasional, Wahyu Eka Styawan, menempatkan persoalan ini bukan sebagai gangguan musiman, melainkan sebagai cacat menahun dalam tata kelola. Uji emisi kendaraan, betapapun pentingnya, hanya menyentuh sebagian dari gambar yang jauh lebih besar — dan tidak menyentuh sama sekali cerobong PLTU di seberang provinsi.

Gambar 7. Respons yang tak sepadan dengan akar masalah antara tindakan pemerintah dan akar masalah sesungguhnya

Yang perlu dibenahi ke depan

Dari peta sumber, satu hal menjadi jelas: udara Jakarta hanya bisa dibenahi bila Jakarta dan wilayah sekitarnya dikelola sebagai satu kesatuan wilayah udara (airshed). Selama Jabodetabek diperlakukan sebagai kumpulan wilayah administratif yang mengurus emisinya masing-masing, kontribusi lintas batas yang mendekati dua per lima itu akan terus lolos dari kebijakan mana pun. Para peneliti ITB merekomendasikan standar bahan bakar yang lebih ketat, percepatan adopsi kendaraan berstandar Euro IV dan kendaraan listrik, kewajiban penyaring partikel diesel (diesel particulate filter) untuk truk dan bus, serta integrasi transportasi publik yang lebih luas. Di luar sektor transportasi, pengendalian PM2,5 menuntut pembenahan pembangkit listrik berbahan batu bara — baik pengetatan emisi maupun percepatan transisi energi — karena sulfat sekunder yang terbentuk dari gas buangnya tak bisa dijangkau oleh uji emisi kendaraan. Yang tak kalah penting, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak akhir 2023 menyediakan kerangka yang sudah sah: pengetatan baku mutu, penambahan pemantauan, dan pengintegrasian data udara dengan data kesehatan. Kerangka itu sudah ada; yang belum ada adalah pelaksanaannya yang konsisten. Selama jarak antara putusan dan pelaksanaan tetap selebar sekarang, kemarau berikutnya kemungkinan besar akan mengulang cerita yang sama — dan warga Jakarta, terutama kelompok yang paling perlu dilindungi seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan penyakit paru, akan kembali menanggung bebannya.

Gambar 8. Kerangka solusi pendekatan airshed kesatuan wilayah udara