Kolam Maut di Tanah Batu Bara: Lubang Tambang yang Terus Menelan Nyawa di Kalimantan Timur

Pada Sabtu sore, 6 Juni 2026, Muhammad Aji Wardana, 29 tahun, tidak pernah pulang ke rumahnya di Jalan Al Hasani, Kelurahan Bantuas, Kota Samarinda. Jenazahnya diangkat dari sebuah kolam raksasa berwarna hijau kebiruan yang sebelumnya merupakan lubang galian batu bara milik PT Energi Cahaya Industritama. Aji tercatat sebagai korban ke-53 yang tewas di lubang bekas tambang di Kalimantan Timur sejak penghitungan dimulai pada Juli 2011. Ia bukan korban pertama di lokasi tersebut. Nadia Zaskia Putri yang baru berusia 10 tahun tewas di kolam yang sama pada April 2014. Dua remaja berusia 15 tahun, Dias Mahendra dan Edi Kurniawan, kemudian meninggal di sana pada hari yang sama pada November 2016. Selama lebih dari satu dekade, lubang itu dibiarkan terbuka tanpa pagar, rambu, maupun reklamasi. Korban terus bertambah, tetapi sumber bahayanya belum juga ditangani.

Gambar 1. Angka kematian yang terus menanjak dari 2011 sampai 2026

Kematian Aji menambah panjang rangkaian peristiwa yang hampir setiap tahun terjadi di salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai kecelakaan semata. Ada kewajiban hukum yang tidak dijalankan dan pengawasan yang belum efektif. Dampak terberatnya justru ditanggung anak-anak dan warga yang tinggal berdekatan dengan bekas galian tambang.

Angka yang Terus Bertambah

Daftar korban di Kalimantan Timur terus bertambah. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, yang secara konsisten melakukan pencatatan, menandai korban ke-40 pada 31 Oktober 2021. Febi Abdi Witanto, 25 tahun, tenggelam di lubang konsesi CV Arjuna. Jumlah korban mencapai 47 orang pada Mei 2024 setelah dua anak ditemukan tewas di sebuah lubang di kawasan Loa Bakung, Samarinda, yang diduga merupakan bekas galian PT Transisi Energi Satunama. Pada 12 September 2025, Mustofa, 38 tahun, menjadi korban ke-49 setelah tenggelam saat berusaha mengambil perahu mainan kendali jarak jauh yang tersangkut di lubang sedalam 30-40 meter di Kelurahan Tanah Merah. Pada April 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Bumi, jumlah korban mencapai 52 orang. Korban terakhir saat itu adalah seorang anak berusia sembilan tahun. Kematian Aji pada Juni kemudian menambah jumlah korban menjadi 53 orang. Dari 53 korban tersebut, 27 orang meninggal di Kota Samarinda, ibu kota provinsi yang wilayahnya dikelilingi kegiatan pertambangan. Sebagian besar korban merupakan anak-anak dan remaja. Lubang yang terisi air hujan dapat terlihat seperti danau atau kolam renang alami, terutama bagi anak-anak yang tidak memiliki ruang bermain lain. Padahal, kedalamannya dapat mencapai puluhan meter, dengan tebing yang curam dan licin serta suhu air yang lebih dingin di bagian dasar. Kondisi tersebut menjadikannya sangat berbahaya. Aprilia Wulandari, 12 tahun, tenggelam pada 2015 di lokasi yang sama dengan korban pada 2024. Kejadian serupa terus berulang dengan pola yang hampir sama. Skala persoalannya jauh melampaui daftar korban yang tercatat. Berdasarkan analisis citra satelit yang dirilis Jatam pada 2020, terdapat 3.092 lubang bekas tambang yang belum direklamasi di seluruh Indonesia. Kalimantan Timur menyumbang jumlah terbesar dengan 1.735 lubang, disusul Kalimantan Selatan dengan 814 lubang. Di Kota Samarinda saja, tercatat 349 lubang yang belum dipulihkan. Secara nasional, Jatam memperkirakan sekitar 168 orang meninggal di lubang tambang sepanjang 2014-2020, dengan sekitar 143 kematian terjadi pada 2020. Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar, menyebut lubang beracun yang dibiarkan terbuka itu sebagai “momok yang menakutkan, bahkan bak mesin pembunuh massal bagi warga sekitar.”

Gambar 2. Episentrum lubang tambang tak direklamasi

Kota yang Dikepung Galian

Untuk memahami mengapa Samarinda menjadi pusat persoalan ini, perlu dilihat peta penguasaan lahannya. Data Jatam pada 2017 menunjukkan bahwa sekitar 71 persen wilayah Kota Samarinda dikuasai konsesi pertambangan. Akibatnya, permukiman, sekolah, dan sawah berada di antara kawasan konsesi. Ketika lubang galian ditinggalkan tanpa ditutup, lokasinya bukan hanya berada di wilayah terpencil, tetapi juga dapat berjarak sangat dekat dari rumah warga.

Gambar 3. Peta pengepungan Samarinda ruang hidup yang tersita

Kisah Desa Mulawarman di Kutai Kartanegara menunjukkan besarnya perubahan lanskap akibat pertambangan. Pada 1981, desa tersebut memiliki sekitar 526 hektare lahan pertanian. Setelah dua perusahaan besar mulai beroperasi di sekitarnya pada 2003, luas lahan pertanian menyusut sekitar 96 persen dan kini hanya tersisa sekitar 20 hektare. Bukit berhutan berubah menjadi cekungan besar, sawah beralih fungsi, dan sumber air bersih tercemar. Direktur Pokja 30 Samarinda pernah mencatat 28 anak meninggal di kolam bekas tambang di kawasan tersebut. Jika dibandingkan dengan catatan Jatam, data ini kembali menunjukkan bahwa anak-anak menghadapi risiko paling besar dari kegiatan ekonomi ekstraktif.

Gambar 4. Kehancuran ekologis desa mulawarman

Persoalan lubang bekas tambang juga terdapat di sekitar wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam rapat dengar pendapat di DPR pada 23 September 2025, Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya, dengan merujuk catatan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menyampaikan bahwa sekitar 2.700 lubang bekas tambang belum direklamasi di kawasan sekitar IKN. Lubang tersebut tersebar di Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pembangunan IKN yang dipromosikan sebagai kota hutan berkelanjutan.

Gambar 5. Paradoks IKN kota hutan yang dikelilingi 2.700 lubang terbuka

Racun yang Mengendap di Dasar Kolam

Bahaya lubang tambang tidak hanya berupa risiko tenggelam. Genangan di bekas galian batu bara umumnya mengandung air asam tambang (acid mine drainage), yang terbentuk ketika mineral sulfida, terutama pirit (FeS₂), tersingkap dan bereaksi dengan udara serta air. Oksidasi pirit menghasilkan asam sulfat yang dapat menurunkan pH air hingga sangat asam, sering kali berada pada kisaran 2-4 atau setara dengan tingkat keasaman cuka. Kondisi tersebut dapat melarutkan logam berat dari batuan di sekitarnya, seperti besi, mangan, aluminium, kadmium, timbal, dan kromium. Akibatnya, logam-logam tersebut dapat terakumulasi dalam konsentrasi yang melampaui baku mutu air. Air seperti ini dapat mematikan kehidupan akuatik, mencemari tanah pertanian di sekitarnya, dan berbahaya apabila dikonsumsi. Karena itu, aktivis lingkungan menolak gagasan yang beberapa kali disampaikan pejabat daerah untuk memanfaatkan lubang bekas tambang sebagai sumber air baku bagi warga. Jatam Kaltim menyebut usulan tersebut sama saja dengan “menyediakan air racun untuk warga.” Bekas galian yang hanya diisi air lalu dibiarkan bukanlah danau wisata atau tandon air. Genangan tersebut dapat menjadi tempat penumpukan logam berat yang bertahan selama puluhan tahun.

Gambar 6. anatomi kolam maut mengapa galian ini mematikan

Kewajiban yang Menguap

Tragedi ini sebenarnya dapat dicegah apabila ketentuan yang ada dijalankan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mewajibkan setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan seratus persen. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang menegaskan bahwa lubang bekas galian pada prinsipnya harus ditutup kembali. Reklamasi harus mulai dilaksanakan paling lambat 30 hari kalender setelah kegiatan penambangan pada suatu area berakhir. Setiap perusahaan juga diwajibkan menempatkan dana jaminan reklamasi (jamrek) dan jaminan pascatambang. Ketentuannya jelas. Jika perusahaan tidak menjalankan kewajibannya, pemerintah dapat mencairkan dana tersebut dan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan. Undang-Undang Minerba juga memuat sanksi pidana. Pasal 161B mengancam pelanggar kewajiban reklamasi dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Gambar 7. Hukum di atas kertas vs realitas di lapangan

Masalahnya, sebagaimana berulang kali disampaikan para ahli, aturan tersebut sering kali “hanya berlaku di atas kertas.” Herdiansyah Hamzah, dosen hukum Universitas Mulawarman, mendesak aparat penegak hukum agar menindak tegas perusahaan yang mengabaikan reklamasi. Namun, desakan tersebut belum banyak menghasilkan tuntutan pidana. Anggota DPRD Kalimantan Timur juga pernah mengakui bahwa anggaran reklamasi yang tersedia tidak cukup untuk menangani kerusakan lingkungan yang sudah sangat luas. Dana jamrek yang seharusnya menjadi jaring pengaman sering kali tidak sebanding dengan biaya pemulihan. Mekanisme pencairannya untuk menutup lubang berbahaya juga belum dijalankan secara efektif oleh pemerintah daerah. Kasus korban ke-49 menunjukkan kegagalan tersebut. Lubang tempat Mustofa tenggelam dikelola oleh KSU Putra Mahakam Mandiri dengan izin seluas 99 hektare, atau sekitar 189 kali luas lapangan sepak bola, yang baru berakhir pada Desember 2025. Lebih dari sepuluh tahun setelah pengerukan, lubang sedalam puluhan meter itu masih terbuka tanpa pagar dan rambu peringatan. Ketika dimintai keterangan, seorang pengawas koperasi menyatakan bahwa warga ingin memanfaatkan air dari lubang tersebut untuk mengairi sawah. Aktivis menilai alasan itu mengalihkan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat.

Gambar 8. Mengalihkan tanggung jawab kasus mustofa dan KSU putra mahakam mandiri

Di Mana Negara?

Jatam berulang kali mengajukan pertanyaan mendasar: di mana negara ketika lubang bekas tambang terus memakan korban? Hingga kini, penanganannya dinilai belum memadai dan persoalan serupa terus berlangsung meskipun pemerintahan daerah telah berganti. Ketika korban ke-40 meninggal pada 2021, Dinamisator Jatam Kaltim saat itu, Pradarma Rupang, menilai Gubernur Isran Noor melakukan pembiaran karena tidak ada reklamasi maupun penegakan hukum yang berarti. Lima tahun kemudian, kritik serupa diarahkan kepada gubernur baru, Rudy Mas’ud, ketika jumlah korban mencapai 52 orang. Beberapa nama perusahaan juga berulang kali disebut. Menurut Jatam, enam korban meninggal di konsesi PT Insani Bara Perkasa sejak 2012, sedangkan empat korban meninggal di satu lubang milik PT Energi Cahaya Industritama.

Gambar 9. Di mana negara void akuntabilitas dan pembiaran berulang

Dinamisator Jatam Kaltim, Mustari Sihombing, menyebut kematian yang terus berulang ini bukan sekadar kecelakaan, melainkan “kejahatan sistematis.” Koordinator Jatam Kaltim sebelumnya, Mareta Sari, menegaskan bahwa setiap kasus seharusnya diumumkan secara terbuka dan perusahaan yang terlibat diproses secara hukum. Namun, dari puluhan kematian, hampir tidak ada kasus yang berujung pada hukuman terhadap korporasi atau pencabutan izin secara permanen. Penyelidikan kepolisian atas dugaan kelalaian jarang mencapai penyelesaian. Audit menyeluruh terhadap lubang tambang juga berulang kali diminta, tetapi belum konsisten dijalankan.

Gambar 10. Siklus kejahatan sistematis bukan kecelakaan

Tuntutan masyarakat sipil sebenarnya konsisten dan dapat dilaksanakan. Mereka meminta penghentian sementara operasi perusahaan yang lubangnya memakan korban hingga penyelidikan selesai, penyidikan pidana atas dugaan kelalaian, audit menyeluruh dan keterbukaan status reklamasi oleh Kementerian ESDM, pencabutan izin bagi pelanggar berulang, serta pemasangan pagar, papan peringatan, dan penutupan lubang yang berada di dekat permukiman. Sejumlah pihak juga mendesak pembentukan tim independen untuk menyelidiki seluruh rangkaian kematian. Selain itu, dana jamrek dinilai perlu diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena perizinan dan jaminan reklamasi diduga rawan penyimpangan.

Gambar 11. Peta jalan pertanggungjawaban tuntutan masyarakat sipil

Ongkos yang Belum Selesai Dihitung

Kalimantan Timur merupakan salah satu pusat industri batu bara nasional, sedangkan batu bara masih menjadi komoditas penting bagi ekspor Indonesia. Namun, cadangannya terbatas. Sejumlah proyeksi memperkirakan umur ekonomi tambang batu bara Kalimantan Timur tersisa sekitar belasan tahun. Karena itu, pembahasan tidak cukup hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kondisi lingkungan yang akan diwariskan. Ribuan lubang berisi air tercemar, penyusutan lahan pertanian, dan hilangnya ruang hidup masyarakat merupakan persoalan yang harus diselesaikan. Transisi energi tidak cukup hanya mengganti sumber pembangkit listrik. Warisan kerusakan dari kegiatan energi fosil juga perlu diselesaikan. Penutupan lubang tambang yang benar mencakup pemulihan kontur tanah, penanganan air asam tambang, dan penanaman kembali vegetasi. Proses tersebut membutuhkan biaya besar dan waktu bertahun-tahun. Jika dibiarkan, biaya dan risikonya justru ditanggung masyarakat, termasuk dalam bentuk hilangnya nyawa. Selama lubang bekas tambang masih dibiarkan terbuka dan penegakan hukum terhadap perusahaan belum berjalan efektif, jumlah korban di Kalimantan Timur berisiko terus bertambah. Muhammad Aji Wardana tercatat sebagai korban ke-53. Tanpa perubahan mendasar dalam pelaksanaan reklamasi dan pengawasan, ia mungkin bukan korban terakhir.

Sumber

1. Mongabay Indonesia, “Kala Lubang Bekas Tambang Kembali Memakan Korban Jiwa” (24 September 2025). https://mongabay.co.id/2025/09/24/kala-lubang-bekas-tambang-kembali-memakan-korban-jiwa/
2. Mongabay Indonesia, “Ketika Korban Tewas di Lubang Tambang Batubara Kaltim Terus Berulang” (1 Juli 2026). https://mongabay.co.id/2026/07/01/ketika-korban-tewas-di-lubang-tambang-batubara-kaltim-terus-berulang/
3. Kompas.id, “Warga Mati di Lubang Tambang, Korban Ke-49 di Kaltim”. https://www.kompas.id/artikel/en-warga-mati-di-lubang-tambang-korban-ke-49-di-kaltim
4. Jatam Kaltim, “Samarinda Kota Korban Tambang: Korban ke-49 Lubang Tambang di Kaltim”. https://jatamkaltim.org/siaran-pers/samarinda-kota-korban-tambang-korban-ke-49-lubang-tambang-di-kaltim
5. Teraskata.com, “Korban ke-53 Lubang Tambang di Kaltim, JATAM Desak Investigasi Kematian Muhammad Aji Wardana”. https://teraskata.com/headline/korban-ke-53-lubang-tambang-di-kaltim-jatam-desak-investigasi-kematian-muhammad-aji-wardana/
6. Media Kaltim, “52 Korban Lubang Tambang, JATAM Kritik Gubernur Kaltim Gagal Tertibkan Tambang”. https://mediakaltim.com/52-korban-lubang-tambang-jatam-kritik-gubernur-kaltim-gagal-tertibkan-tambang/
7. Media Kaltim, “Sudah 47 Korban Tewas di Lubang Tambang, JATAM: Perusahaan Harus Diadili!”. https://mediakaltim.com/sudah-47-korban-tewas-di-lubang-tambang-jatam-perusahaan-harus-diadili/
8. Betahita.id, “Lagi, Lubang Tambang Tewaskan Korban ke-40 di Kaltim”. https://betahita.id/news/detail/6738/lagi-lubang-tambang-tewaskan-korban-ke-40-di-kaltim.html.html
9. Bloomberg Technoz, “Jatam: 3.092 Lubang Tambang Beracun di RI, Timbulkan Korban Jiwa”. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/40214/jatam-3-092-lubang-tambang-beracun-di-ri-timbulkan-korban-jiwa
10. Detik Finance, “2.700 Lubang Bekas Tambang Sekitar IKN Belum Direklamasi”. https://finance.detik.com/energi/d-8126935/2-700-lubang-bekas-tambang-sekitar-ikn-belum-direklamasi
11. ANTARA News Kaltim, “Ketika Reklamasi Pascatambang di Kaltim Diabaikan Perusahaan”. https://kaltim.antaranews.com/berita/149693/ketika-reklamasi-pascatambang-di-kaltim-diabaikan-perusahaan
12. PWYP Indonesia, “Menilik Sisi Lain Megahnya Pertambangan Batu Bara di Samarinda, Kalimantan Timur”. https://pwypindonesia.org/id/menilik-sisi-lain-megahnya-pertambangan-batu-bara-di-samarinda-kalimantan-timur/
13. Jatam, “Di Lubang-Lubang Maut Itu, di Mana Negara?”. https://jatam.org/id/lengkap/di-lubang-lubang-maut-itu-di-mana-negara