Menakar Bursa Karbon Indonesia: Bagaimana IDXCarbon Bekerja dan Ke Mana Arahnya di 2026

Halo, Sobat EcoEdu!

Kembali lagi di artikel EcoEdu, edisi kali ini kami telah menyiapkan berbagai informasi, wawasan, serta tips menarik seputar dunia lingkungan yang dapat menambah pengetahuan dan memperluas sudut pandang Sobat EcoEdu. Yuk, simak pembahasannya sampai selesai!

Ketika perdagangan perdana dibuka secara virtual pada 26 September 2023, Indonesia resmi memiliki pasar untuk memperjualbelikan unit karbon. Bursa Karbon Indonesia, atau IDXCarbon, mengubah kemampuan hutan, laut, dan teknologi rendah emisi dalam menyerap atau menghindari emisi menjadi komoditas yang dapat dicatat, diverifikasi, dan diperdagangkan. Hampir tiga tahun kemudian, setelah aturan main diperbarui sepanjang 2025 sampai 2026 dan perdagangan internasional mulai dibuka, bursa ini berada pada tahap penting. Pertanyaannya, apakah IDXCarbon akan berkembang menjadi salah satu pasar karbon terbesar di dunia atau tetap menghadapi likuiditas yang terbatas dan harga yang belum mencerminkan potensinya? Artikel ini menjelaskan cara kerja IDXCarbon, membandingkannya dengan praktik internasional, mengulas perkembangan terkini di Indonesia, serta menilai peluang penerapannya.

Apa Itu Bursa Karbon dan Bagaimana IDXCarbon Bekerja

Secara sederhana, bursa karbon adalah pasar terorganisasi tempat unit karbon diperjualbelikan. Komoditas yang diperdagangkan bukan gas karbon dioksida secara fisik, melainkan sertifikat yang mewakili satu ton setara karbon dioksida (tCO₂e) yang berhasil dikurangi, dihindari, atau diserap dari atmosfer. Dasarnya adalah prinsip ekonomi bahwa pengurangan emisi sebaiknya dilakukan oleh pihak yang mampu melaksanakannya dengan biaya lebih rendah, kemudian hasil pengurangan tersebut dapat diperdagangkan kepada pihak yang menghadapi biaya penurunan emisi lebih tinggi. Dengan mekanisme ini, penurunan emisi dapat dicapai secara lebih efisien bagi perekonomian.

Gambar 1. Pengurangan emisi dilakukan biaya rendah dan hasilnya diperdagangkan dengan biaya penurunan emisi tinggi

Di Indonesia, komoditas utama yang diperdagangkan di IDXCarbon adalah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK). SPE-GRK merupakan bukti pengurangan emisi dari suatu usaha atau kegiatan yang telah melalui proses Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (measurement, reporting, and verification/MRV) serta tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Selain SPE-GRK, sistem nasional mengenal Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi Pelaku Usaha (PTBAE-PU), yaitu alokasi emisi bagi entitas yang berada dalam skema batas dan perdagangan (cap-and-trade) sektoral, misalnya subsektor pembangkit listrik.

Gambar 2. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca

Dari sisi teknologi, unsur penting bursa karbon terletak pada proses verifikasi dan pencatatannya. Kredit karbon hanya bernilai apabila benar-benar mewakili pengurangan emisi yang nyata, terukur, permanen, dan tidak dihitung ganda. Karena itu, setiap proyek perlu melalui tahapan penyusunan dokumen rancangan, registrasi ke SRUK, validasi dan verifikasi oleh lembaga independen yang terakreditasi, hingga penerbitan SPE-GRK. Registri digital berfungsi sebagai catatan tunggal agar satu ton pengurangan emisi hanya diklaim satu kali dan setiap perpindahan unit dapat ditelusuri. Sistem pencatatan inilah yang menjadi dasar kredibilitas pasar karbon. IDXCarbon menyediakan beberapa mekanisme perdagangan yang menyerupai transaksi di bursa saham. Pada pasar reguler, pengguna jasa menyampaikan volume serta harga penawaran jual (offer) dan beli (bid), lalu sistem mempertemukannya secara berkelanjutan. Melalui mekanisme lelang (auction), pemilik proyek menjual unit secara satu arah, mirip dengan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO). Melalui marketplace, proyek ditampilkan dalam etalase daring sehingga pembeli dapat memilih sesuai preferensi, seperti proyek kehutanan, energi terbarukan, atau restorasi lahan gambut, kemudian mengajukan penawaran. Mekanisme negosiasi digunakan untuk menyelesaikan transaksi antarpihak yang telah menyepakati jual beli di luar bursa, tetapi tetap ingin mencatatkan penyelesaiannya secara resmi. Pilihan mekanisme ini penting karena setiap kredit karbon dapat memiliki karakteristik, harga, dan manfaat tambahan yang berbeda.

Gambar 3. Mekanisme perdagangan yang menyerupai transaksi di bursa saham

Praktik Terbaik dan Perkembangan di Luar Negeri

Untuk melihat arah perkembangan IDXCarbon, pasar yang lebih matang dapat menjadi pembanding. Salah satu rujukan utama adalah Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa (EU Emissions Trading System/EU ETS), yang beroperasi sejak 2005. EU ETS menerapkan skema batas dan perdagangan (cap-and-trade). Pemerintah menetapkan batas total emisi (cap) yang terus menurun, kemudian menerbitkan izin emisi (European Union Allowances/EUA) yang dapat diperdagangkan. Pembatasan jumlah izin tersebut mendorong terbentuknya harga karbon yang relatif tinggi dibandingkan banyak pasar di negara berkembang.

Gambar 4. Pembatasan jumlah izin emisi memaksa harga karbon terbentuk lebih tinggi

Perkembangan penting pada 2026 adalah dimulainya fase definitif Mekanisme Penyesuaian Karbon di Perbatasan (Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM) Uni Eropa sejak 1 Januari 2026, setelah masa transisi dimulai pada Oktober 2023. Melalui CBAM, importir produk beremisi tinggi, seperti baja, aluminium, semen, pupuk, listrik, dan hidrogen, wajib memenuhi kewajiban karbon yang disetarakan dengan harga karbon di Uni Eropa. Bersamaan dengan itu, alokasi gratis EUA untuk sektor yang tercakup CBAM mulai dikurangi secara bertahap. Kebijakan ini menunjukkan bahwa biaya karbon semakin diperhitungkan dalam perdagangan internasional.

Gambar 5. Importir di EU wajib membayar selisih harga sebagai penalti kompetitif

Dampaknya tidak terbatas pada Uni Eropa. CBAM mendorong negara mitra dagang untuk memperkuat sistem penetapan harga karbon domestik. Jika harga karbon tidak dibayarkan di negara asal, eksportir tetap dapat menghadapi kewajiban CBAM ketika produknya masuk ke Uni Eropa. Bagi eksportir baja dan aluminium di Asia Tenggara, kebijakan karbon domestik semakin berkaitan dengan daya saing ekspor. Pasar sukarela (voluntary market) dan pasar kepatuhan (compliance market) juga semakin berhubungan karena kemungkinan penggunaan suatu kredit untuk memenuhi kewajiban di masa depan dapat memengaruhi nilainya saat ini. Karena itu, kualitas dan integritas kredit menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan pasar.

Status dan Penerapan di Indonesia Saat Ini

IDXCarbon dikelola oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai penyelenggara bursa karbon yang berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejak diluncurkan pada September 2023, aktivitasnya bertumbuh secara bertahap. Pada kuartal pertama 2025, sekitar 690.675 tCO₂e diperdagangkan, lebih tinggi daripada volume sepanjang 2024 maupun 2023. Hingga akhir 2025, OJK mencatat volume kumulatif sekitar 1,6 juta tCO₂e dengan nilai transaksi Rp80,75 miliar dan partisipasi 150 perusahaan. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan pasar, meskipun likuiditasnya masih perlu diperkuat agar sebanding dengan potensi yang tersedia.

Gambar 6. Angka menunjukan pertumbuhan pasar namun likuiditasnya masih perlu diperkuat

Perkembangan penting terjadi pada 20 Januari 2025 ketika Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), OJK, dan BEI meresmikan perdagangan internasional perdana unit karbon Indonesia melalui IDXCarbon. Langkah ini membuka jalur resmi bagi pembeli luar negeri untuk memperoleh unit karbon Indonesia. Pada COP30, Indonesia juga mempromosikan puluhan proyek mitigasi dengan potensi transaksi awal sekitar 2,75 juta ton CO₂e melalui IDXCarbon. Hal ini menunjukkan adanya minat internasional terhadap proyek pengurangan emisi dari Indonesia. Pembaruan regulasi penting terjadi pada 2025 sampai 2026. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 memperbarui kerangka Nilai Ekonomi Karbon dan menegaskan SRUK sebagai sistem registri nasional. Pada Juli 2026, OJK menerbitkan POJK Nomor 10 Tahun 2026 untuk menyesuaikan aturan perdagangan karbon dengan Perpres tersebut. Aturan ini antara lain mencakup unit karbon yang dapat diperdagangkan, perdagangan unit dari luar negeri, pelaporan, dan perlindungan konsumen. Pembagian kewenangan juga menjadi lebih jelas. KLH/BPLH mengelola SRUK dan otorisasi untuk transfer internasional, termasuk penyesuaian terkait (corresponding adjustment) guna mencegah penghitungan ganda antarnegara. OJK mengatur penyelenggaraan bursa dan perilaku pelaku pasar. Dalam kerja sama internasional, Indonesia juga mengembangkan implementasi Pasal 6 (Article 6) Perjanjian Paris melalui berbagai kerja sama bilateral, termasuk Mekanisme Kredit Bersama (Joint Crediting Mechanism/JCM) dengan Jepang.

Gambar 7. Pembaruan regulasi penting terjadi pada 2025 sampai 2026

Peluang Aplikasi di Indonesia: Potensi, Kesesuaian, dan Tantangan

Indonesia memiliki potensi besar di pasar karbon, tetapi realisasinya bergantung pada perbaikan tata kelola, permintaan pasar, dan integritas kredit. Potensi tersebut berasal dari luasnya kawasan hutan, lahan gambut, mangrove, padang lamun, serta peluang pengurangan emisi pada sektor energi, limbah, dan industri. Berbagai estimasi nilai ekonomi karbon telah dipublikasikan, tetapi besarannya sangat dipengaruhi oleh metodologi, volume unit yang dapat diterbitkan, kualitas proyek, dan harga karbon yang terbentuk di pasar. Dari sisi kondisi lokal, Indonesia memiliki tiga kelompok ekosistem penyerap karbon yang penting, yaitu hutan tropis, lahan gambut, dan ekosistem pesisir seperti mangrove serta padang lamun yang menyimpan karbon biru (blue carbon). Selain proyek berbasis alam, peluang juga tersedia melalui proyek berbasis teknologi, antara lain penangkapan gas metana di tempat pemrosesan akhir sampah, pengolahan limbah cair kelapa sawit (palm oil mill effluent/POME) menjadi biogas, pengembangan energi terbarukan, dan peningkatan efisiensi energi industri. Proyek yang memenuhi persyaratan dapat menghasilkan SPE-GRK untuk diperdagangkan.

Gambar 8. Portofolio ini bila terverifikasi akan menjadi suplai utama SPE-GRK berkualitas tinggi di bursa

Potensi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama adalah kesenjangan harga (price gap). Harga unit karbon domestik dan pasar sukarela dapat berada jauh di bawah harga di EU ETS. Ketika harga rendah, insentif untuk mengembangkan proyek berkualitas tinggi ikut melemah dan pemilik kredit dapat menunda penjualan. Kondisi ini dapat membuat likuiditas pasar tetap terbatas serta menyebabkan volume transaksi berfluktuasi.

Gambar 9. Harga yang terlalu rendah gagal mencerminkan potensi riil dan mematikan insentif pengembangan proyek baru

Tantangan kedua adalah biaya dan kapasitas MRV. Proyek karbon yang kredibel memerlukan dokumentasi ilmiah, validasi, dan verifikasi independen yang membutuhkan biaya serta waktu. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi pemilik lahan kecil, koperasi, atau pemerintah daerah. Tantangan berikutnya meliputi koordinasi lintas kementerian, kesiapan sumber daya manusia, keterhubungan SRUK dengan platform perdagangan, keamanan data, dan ketersediaan validator serta verifikator terakreditasi. Risiko integritas juga perlu diperhatikan karena dugaan klaim hijau yang menyesatkan (greenwashing) atau kredit yang tidak mewakili pengurangan emisi nyata dapat menurunkan kepercayaan pasar.

Gambar 10. Tantangan tantangan proyek karbon yang kredibel

Rekomendasi Langkah Konkret

Pertama, permintaan domestik perlu diperkuat. Jika pembelian unit karbon hanya bergantung pada komitmen sukarela, permintaan dan harga cenderung terbatas. Penerapan batas emisi yang mengikat pada sektor beremisi tinggi dapat menciptakan permintaan yang lebih konsisten. Kedua, kerangka karbon nasional perlu diselaraskan dengan CBAM Uni Eropa agar biaya karbon yang telah dibayarkan di Indonesia dapat diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, hambatan bagi proyek kecil dapat dikurangi melalui metode MRV yang lebih sederhana, penggabungan sejumlah proyek kecil dalam satu portofolio, serta dukungan pendanaan awal. Keempat, pelaksanaan Pasal 6 dan otorisasi transfer internasional perlu dilakukan secara transparan. Kelima, integritas perlu diperkuat melalui registri digital yang transparan, audit, dan keterbukaan data untuk mencegah greenwashing serta meningkatkan kepercayaan terhadap kredit karbon Indonesia.

Gambar 11. Rekomendasi langkah konkret untuk meningkatkan kepercayaan terhadap kredit karbon di Indonesia

Penutup

Bursa karbon menunjukkan bagaimana instrumen finansial dan teknologi digital dapat digunakan untuk mendukung pengendalian perubahan iklim. IDXCarbon telah memiliki dasar hukum, sistem perdagangan, dan jalur transaksi internasional. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan transaksi, membentuk harga yang wajar, menjaga integritas kredit, serta memastikan manfaat ekonomi dapat diterima oleh pihak yang menjalankan aksi pengurangan emisi di lapangan. Jika permintaan domestik, kualitas kredit, dan konektivitas dengan pasar global diperkuat secara bersamaan, bursa karbon dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan ekonomi hijau Indonesia.

Dari pembahasan di atas, kita dapat memahami bahwa perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen yang terus berkembang dalam mendukung upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mendorong penerapan ekonomi rendah karbon di Indonesia. Hadirnya Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) membuka peluang bagi berbagai sektor untuk berpartisipasi dalam mekanisme perdagangan karbon. Namun, perdagangan karbon tidak hanya berkaitan dengan aktivitas jual beli unit karbon, melainkan juga membutuhkan pemahaman mengenai regulasi, mekanisme pasar, serta proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV) yang mendukung kredibilitas unit karbon. Oleh karena itu, penguasaan konsep dan mekanisme perdagangan karbon menjadi kompetensi yang semakin relevan bagi praktisi lingkungan, konsultan, pelaku industri, maupun profesional di bidang keberlanjutan. Untuk mendukung peningkatan kompetensi tersebut, EcoEdu menghadirkan Pelatihan Perdagangan Karbon bagi Anda yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai konsep, mekanisme, dan perkembangan perdagangan karbon di Indonesia. Sebagai kompetensi pendukung, EcoEdu juga menyediakan Pelatihan Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk membantu Anda memahami pentingnya inventarisasi dan perhitungan emisi dalam pengelolaan karbon.

Ingin memahami lebih dalam mekanisme perdagangan karbon dan meningkatkan kompetensi di bidang pengelolaan emisi GRK?

Daftar pelatihan: https://pendaftaran.ecoedu.id

Masih ingin bertanya tentang materi, biaya, atau teknis pelatihan?

Hubungi Admin EcoEdu melalui WhatsApp berikut: https://api.whatsapp.com/send/?phone=6281220817470

Sumber

1. Otoritas Jasa Keuangan, “Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon” (POJK Nomor 10 Tahun 2026). https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-10-Tahun-2026-Perubahan-Atas-POJK-14-Tahun-2023-tentang-Perdagangan-Karbon-Melalui-Bursa-Karbon.aspx
2. JDIH BPK RI, “Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.” https://peraturan.bpk.go.id/Details/334733/perpres-no-110-tahun-2025
3. IDXCarbon, "Product SPE-GRK.” https://idxcarbon.co.id/id/product-spe-grk
4. IDXCarbon, "Frequently Asked Question.” https://idxcarbon.co.id/id/frequently-asked-questions
5. IDXCarbon, “Data Bulanan.” https://idxcarbon.co.id/id/data-monthly
6. Otoritas Jasa Keuangan, “Pasar Modal Indonesia Menguat dan Berintegritas Sepanjang 2025” (29 Desember 2025). https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Penutupan-Perdagangan-Bursa-Efek-Indonesia-Tahun-2025.aspx
7. ANTARA News, “Bursa Karbon Catat Volume Transaksi 690.675 Ton CO₂e di Kuartal I 2025” (21 April 2025). https://www.antaranews.com/berita/4783493/bursa-karbon-catat-volume-transaksi-690675-ton-co2e-di-kuartal-i-2025/
8. Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, “Peresmian Perdagangan Karbon Luar Negeri” (20 Januari 2025). https://kemenlh.go.id/news/detail/peresmian-perdagangan-karbon-luar-negeri
9. Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, “Menteri LH: Indonesia Tak Diam, Segera Implementasikan Aksi Iklim Pasca COP30” (2025). https://kemenlh.go.id/news/detail/menteri-lh-indonesia-tak-diam-segera-implementasikan-aksi-iklim-pasca-cop30
10. European Union, “Regulation (EU) 2023/956 Establishing a Carbon Border Adjustment Mechanism.” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0956
11. European Commission, "Carbon Border Adjustment Mechanism.” https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en