AMDAL & Persetujuan Lingkungan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan
Nomor
22 Tahun 2025
Jenis
Permen LH/BPLH
Tahun
2025
Instansi
KLH/BPLH
Jumlah Halaman
27 hal.
Unduhan / Klik
15 kali
Peraturan ini menetapkan pedoman teknis serta pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota dalam proses penilaian dan penerbitan dokumen Persetujuan Lingkungan bagi setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan memperjelas batasan kewenangan instansi pemerintahan di berbagai tingkatan dalam mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan ke dalam proses perizinan berusaha, menyederhanakan birokrasi agar lebih efisien dan tepat sasaran, serta memperkuat efektivitas pengawasan terhadap komitmen AMDAL atau UKL-UPL demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah maupun nasional.
Download PDF